Peringati Hari Fintech Nasional, Pemerintah Sepakat Perkuat Ekonomi Digital ditengah Ancaman Resesi 2023, Pelaku Industri Fintech Sepakat
Peringati Hari Fintech Nasional, Pemerintah Sepakat Perkuat Ekonomi Digital ditengah Ancaman Resesi 2023, Pelaku Industri Fintech Sepakat-Clker-Free-Vector-Images/pixabay-
“Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan hal ini sendirian. Indonesia sebagai anggota G20 merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar, dan kita setidaknya punya sumber pertumbuhan ekonomi domestik,” ujar Sri Mulyani.
Ia mengatakan, sebagai negara besar, Indonesia harus memastikan sumber daya keuangan domestiknya memadai dan sehat untuk menghadapi ketidakpastian eksternal.
"Kami ingin memastikan sumber domestik ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,”ujarnya ebih lanjut..
Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisaris Jasa Keuangan, mengatakan layanan digital saat ini sedang bergerak menuju konvergensi, seperti hadirnya beberapa aplikasi multi apps.
Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi kondisi global adalah perjuangan memberikan kepastian hukum dan pelayanan hukum.
Dalam hal ini tentunya kita membutuhkan proses, sehingga kita semua membutuhkan komunikasi yang baik, kerjasama yang solid dan kepercayaan antar seluruh stakeholders.
Deputi Direktur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, menyampaikan strategi BI memimpin digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi keuangan digital melalui Rencana Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
“Blueprint tersebut memperkenalkan QRIS sejak 2019 untuk meningkatkan akses pembayaran kepada UMKM. Kini QRIS telah semakin berkembang dengan perluasan target pengguna melalui kenaikan limit, dan implementasi QRIS lintas negara (cross border), dimana dalam waktu dekat akan terdapat penandatanganan MOU dengan 4 negara ASEAN untuk mendukungnya yang sekaligus merupakan aksi konkrit Presidensi G20 2022,” jelas Destri.
Selain itu, lebih dari 77 bank peserta memiliki layanan BI-FAST untuk memberdayakan ritel. BI juga memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dengan prinsip terintegrasi, interoperable, dan terkoneksi (3I).
Akibatnya, BI menerapkan reformasi dan perbaikan regulasi yang lebih kuat dan berbasis prinsip di sisi perizinan.
Baca juga: Inilah 73 Daftar Obat Sirop Yang Dilarang Edar Oleh BPOM
Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi menegaskan pentingnya memanfaatkan data, teknologi, dan kolaborasi bipartisan untuk merampingkan upaya memberikan peluang keuangan kepada UMKM yang kurang terlayani.
“Karena memang itu yang kita lihat. Fintech lending tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi di dalam suatu collaborative ecosystem. Itu menjadi salah satu kunci dan sejalan juga dengan tema moving forward together yang menjadi tema utama di Indonesia Fintech Summit ini,” katanya.
Kondisi global yang semakin sulit, cek pada halaman berikutnya,
